Kotanusantara.id, SAMARINDA KOTA. Menjelang Pilgub Kaltim 2024, hasil survei elektabilitas antar kandidat menuai sorotan tajam. Perbedaan signifikan dalam hasil survei yang dirilis berbagai lembaga dianggap berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, menilai lembaga survei harus menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam menyajikan hasilnya. Ia menegaskan bahwa survei seharusnya menjadi alat untuk mengukur opini masyarakat secara akurat, bukan justru menimbulkan keraguan.
“Karena itu menjadi barometer opini publik untuk mengukur dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk elektabilitas kandidat. Sehingga penting bagi kita untuk selalu mengkritisi dan memastikan lembaga survei yang melakukan jajak pendapat benar-benar kredibel dan menjunjung tinggi etika,” ujar Andi.
Fenomena perbedaan hasil survei di Pilgub Kaltim mencuri perhatian. Cyrus Network dan Citra Nasional Network (CNN) menunjukkan keunggulan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji, sementara Poltracking Indonesia mencatat elektabilitas lebih tinggi untuk pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Cyrus Network mencatat elektabilitas Rudy-Seno sebesar 54,2 persen dalam surveinya pada 4-9 November 2024, sementara Isran-Hadi memperoleh 43,7 persen. CNN, yang melakukan survei pada 30 Oktober hingga 9 November, mencatat elektabilitas Rudy-Seno mencapai 55,8 persen, sementara Isran-Hadi hanya 28,6 persen. Sebaliknya, Poltracking Indonesia dalam survei pada 28 Oktober hingga 4 November menunjukkan Isran-Hadi unggul dengan 52,9 persen, sementara Rudy-Seno mencatat 38,4 persen.
Andi menilai perbedaan signifikan ini menunjukkan perlunya transparansi dan konsistensi metodologi survei. “Jika metodologi yang digunakan tidak konsisten atau standar etiknya dipertanyakan, maka kita berisiko merusak kepercayaan publik. Kejujuran dalam penyajian hasil survei bukan hanya soal akurasi angka, tetapi bagaimana lembaga survei memastikan hasilnya mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya,” katanya.
Ia juga meminta Dewan Etik Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) untuk mengevaluasi prosedur lembaga survei yang terlibat. Pengawasan yang ketat, menurutnya, diperlukan untuk memastikan hasil survei tidak hanya akurat secara metodologis tetapi juga sah secara etis.
“Hanya dengan demikian kita bisa memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan mendukung terciptanya demokrasi yang sehat,” tambah Andi.
Andi mengingatkan pengalaman serupa di Jakarta, di mana dua lembaga survei mempublikasikan hasil berbeda, yang berujung pada sanksi Dewan Etik Persepi kepada salah satu lembaga survei karena melanggar prosedur.
“Kita tidak ingin kejadian serupa terulang di Kaltim. Kita harus menjaga integritas lembaga survei agar hasilnya bisa memberikan kontribusi positif bagi proses demokrasi,” pungkas Andi.
Andi berharap hasil survei ke depan dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. (*/hun/beb)
Sapos.co.id
