Kotanusantara.id, SEPAKU – Banjir yang sempat menggenangi empat desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada awal pekan ini, disebut menjadi wilayah lokasi genangan.
Bahkan kawasan yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Sanggai itu, sudah sering tergenang sejak tahun 1970-an akibat sedimentasi dari kegiatan hutan produksi yang berada di hulu sungai.
Identifikasi tersebut berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Deltares, sebuah lembaga pengetahuan nirlaba asal Belanda yang bergerak di bidang penelitian kawasan air dan bawah permukaan.
Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LHPB) Otorita IKN, Onesimus Patiung, bahkan sempat mengajak peneliti dari Deltares untuk mengunjungi lokasi banjir di Desa Karang Jinawi, Desa Sukaraja, Kelurahan Sepaku, dan Desa Bukit Raya.
“Saya baru kemarin dengan teman-teman Deltares dari Belanda karena mereka ada kajian terkait dengan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Sanggai. Dan lokasi banjir itu ternyata memang adalah lokasi genangan yang sudah sering terjadi,” katanya kepada awak media saat kegiatan Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 dengan acara “Pasar Rakyat” di Rest Area 2, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Jumat (28/6).
“Mereka sudah punya kajian dan kita harap kita akan mempelajari bersama untuk penanganan genangan-genangan itu dan dikelola dengan baik,” kata Ones.
Ones juga tak memungkiri bahwa banjir yang menggenangi empat desa dan kelurahan yang berlangsung kurang dari 24 jam itu, juga dipengaruhi oleh dampak pembangunan infrastruktur dasar yang ada di IKN.
Namun, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang cukup besar karena jika ditelusuri sejarahnya, kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir setiap kali musim penghujan sejak tahun 1974.
“Dilihat dari sejarahnya, sejak tahun 1974 lokasi itu sudah banjir. Hanya kecepatan genangannya dan lama genangan itu ada sedikit dipengaruhi oleh sedimentasi dan juga adanya kegiatan pembangunan IKN,” terang dia.
Ones juga menyampaikan bahwa banjir yang sering melanda kawasan tersebut sejak tahun 1970-an dipengaruhi oleh kegiatan hutan produksi yang berada di atas aliran Sungai Sanggai dan beberapa kegiatan lainnya yang membuat sedimentasi semakin menumpuk pada dasar sungai.
Ditambah dengan adanya kegiatan pembangunan Intake Sepaku yang menjadi bagian dari DAS Sanggai. “Setelah Intake Sepaku selesai, seharusnya masalah banjir di situ sudah terselesaikan. Namun, karena ini masih dalam proses konstruksi, maka banjir terjadi di sana,” ungkap dia.
Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyiapkan rekayasa terkait dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) terhadap warga yang terdampak banjir di kawasan tersebut. Sosialisasi sudah dilaksanakan di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku pada Kamis (27/6), meskipun masih dikhususkan untuk masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.
“Yang terkena dampak banjir yang sering ini juga sudah dilakukan sosialisasi. Nanti Otorita IKN akan memberikan informasi yang lebih lengkap bersama Kementerian PUPR. Karena itu sudah diidentifikasi. Jadi pastinya Kementerian PUPR dan Otorita IKN sudah mempersiapkan rencana lahan relokasi untuk warga. Dan sedang dibahas mudah-mudahan ini sudah ada beberapa yang sudah siap. Yang menyiapkan adalah Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN,” pungkas Ones.
Untuk diketahui, hujan dengan intensitas yang cukup tinggi terjadi sejak Minggu (23/6) malam pukul 21.00 WITA hingga Senin (24/6) pukul 05.00 WITA, menyebabkan meluapnya air sungai atau drainase.
Ada sebanyak 316 rumah dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 331 KK terdampak banjir dengan jumlah masyarakat sebanyak 1.216 jiwa. Di Desa Karang Jinawi, ada sebanyak tujuh RT dengan 68 rumah (68 KK) dan 238 jiwa.
Lalu di Desa Sukaraja ada enam rumah (6 KK) dengan 20 jiwa dan di RT 25 sebanyak 32 rumah (47 KK) dengan 148 jiwa. Selanjutnya di Kelurahan Sepaku ada tiga RT yang terendam banjir dengan 117 rumah dan 498 jiwa. Terakhir, di Desa Bukit Raya yang merupakan bagian dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan jumlah rumah terkena banjir sebanyak 16 rumah (16 KK) yang dihuni oleh 55 jiwa. (kip)
Sumber : Jawapos.com
