Kotanusantara.id, Samarinda. Persoalan solar subsidi yang merupakan hak para nelayan di Samarinda sepertinya akan segera memasuki babak akhir, setelah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda dan nelayan bertemu dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim serta Dinas Perikanan (Diskan) Samarinda, Jumat (8/11) lalu.
Pertemuan yang digelar sore hari di kantor DKP Kaltim di Jalan Kesuma Bangsa, Kelurahan Dadi Mulya itu mencapai beberapa kesepakatan terkait dengan ketersediaan Solar subsidi khusus untuk nelayan.
Pertemuan yang diawali sedikit aksi itu menyampaikan tiga tuntutan, yang diantaranya mendesak DKP Kaltim untuk menindaklanjuti masalah sulitnya akses solar bersubsidi bagi nelayan di Samarinda.
“Kami juga meminta DKP Kaltim segera membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) agar nelayan bisa membeli solar bersubsidi. Selain itu, kami menuntut transparansi dari DKP Kaltim dalam mengusulkan kuota BBM subsidi solar,” ujar Syahril, Ketua HMI Cabang Samarinda, Senin (11/11).
Namun menurut Syahril, sejumlah poin tuntutan itu sudah pernah dibahas dalam rapat dengan BPH Migas. Namun hingga kini BPH Migas belum memberikan kepastian terkait usulan yang disampaikan oleh Dinas Perikanan (Diskan) Samarinda.
“Itulah yang menjadi masalah. BPH Migas belum memberikan kejelasan apakah kuota tersebut akan disetujui atau tidak. Jadi, kami merasa seperti digantung,” jelasnya.
“Kata DKP Kaltim rencana pembangunan SPBN di Samarinda sudah masuk tahap administrasi dan akan mulai dikerjakan tahun depan,” jelasnya.
Terkait dengan pembangunan SPBN baru itu, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kaltim, Petrijansyah Noor membenarkannya.
“Tetapi SPBN itu yang akan membangun adalah dari swasta. Lokasinya di selili. Namun bukan di pelabuhan perikanan. Masih di luar juga dan masih berproses,” jelasnya.
Petrijansyah mengungkapkan, untuk membangun SPBN memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Terutama terkait dengan perizinan.
“Karena ada regulasi-regulasi yang harus terpenuhi, seperti standarnya Pertamina itu diikuti dan perlu waktu pembangunan serta operasionalnya,” pungkasnya. (oke/nha)
Sapos.co.id
